Kembali ke soal pendidikan kita.
Masih sangat segar dalam ingatan kita keburukan terakhir yang terjadi di negeri ini karena masih sedang diperbincangkan, yakni kecurangan Ujian Nasional (UN) yang baru saja berlangsung bulan lalu. Sebuah kecurangan sistemik yang sesungguhnya sangat memalukan bukan hanya bagi masa depan pendidikan kita, melainkan juga memalukan bagi segelintir orang yang peduli dengan kualitas pendidikan bangsa ini.
Untuk apa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, kalau toh pada saat UN pihak pendidik memberikan bocoran kunci jawaban kepada peserta ujian agar semua murid-muridnya lulus UN 100%? Jawabnya adalah untuk mempertahankan nama baik sekolah dan jabatan struktural pejabat berwenang, mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan bahkan sampai kepala daerah.
Kedudukan guru akan dicap “gagal” bila muridnya gagal UN. Kegagalan sang guru menjadi bagian tak terpisahkan dari kegagalan kepala sekolah sebagai atasan si guru, sekaligus sebagai kegagalan kepala dinas dan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan di bidang pendidikan. Tak mau di-vonis GAGAL lalu menghalalkan segala cara. Siapa yang salah? Sebelum terburu-buru menyalahkan oknum-oknum yang disebutkan di atas, mari kita kaji terlebih dahulu sistem pendidikan yang sedang dibangun oleh bangsa ini.
Banyak sekali kebijakan yang diberlakukan dalam hal pendidikan tidak memiliki sasaran yang jelas. Salah satunya adalah UN. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama (bidang lembaga pendidikan) telah merumuskan kurikula dan sillabi yang harus dituntaskan sesuai dengan kalender pendidikan masing-masing, lalu mengapa UN masih diperlukan? Bukankah perumusan kurikula dan sillabi telah menetapkan standar batas-batas kemampuan anak secara nasional yang men-generalisir kemampuan semua anak didik dari semua daerah, suku, kota dan pedesaan dari Sabang hingga Merauke? Efektifkah kebijakan ini? Jangan tanyakan ke mereka tim perumus kebijakan itu, jawabannya akan variatif, walau argumentasinya debatable tapi kekeliruan mereka haram untuk disalahkan dan wajib diterima kebenarannya karena “kekuasaan” untuk mengelola negara ini ada di tangan mereka.
Politik kambing putih yang masih terus bergulir tetap ada di hampir semua lini instansi pemerintah kita. Artinya, pemerintah tidak pernah mengaku bersalah dalam setiap kebijakan yang diambil meskipun selalu gagal dan terbukti tidak bisa membawa negeri ini ke arah kehidupan yang lebih baik.
Kalau demikian buruknya manajemen kependidikan kita, apakah masih dibutuhkan anak-anak sekolah yang perlu rajin belajar? Jawabnya TIDAK! sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa bangsa ini memang tidak membutuhkan anak bangsa yang cerdas. Motivasi untuk menjadi pintar itu pun tentu tidak dibutuhkan. Alasannya, untuk lulus ujian, sang guru akan memberikan kunci jawaban karena mereka takut anak muridnya tidak lulus dan akan berimbas pada keberlanjutan posisi mereka sebagai guru dan insan pendidik. Untuk masuk kerja sebagai PNS, cukup siapkan uang sebanyak-banyaknya untuk menyuap pengambil keputusan pada ujian seleksi CPNS. Pengambil keputusan itu pun sangat membutuhkan uang itu untuk kepentingan pribadinya, bisa jadi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya dalam merebut kekuasaannya, atau bisa juga untuk memperkaya diri sendiri. Jadi, tidak ada yang peduli dengan semua ini.. tidak ada…!!!
Mari kita lihat sisi lain di negeri kita yang tidak kalah serunya. Soal korupsi yang merajalela tak kunjung selesai, semakin hari semakin banyak kasus terungkap. Bukan hanya anggota dewan yang terhormat, melainkan aparat penegak hukum pun tak luput dari korupsi. Jadi mau kemana lagi keadilan akan dicari apabila sang penentu kebenaran dan keadlan sendiri (baca : HAKIM) pun ikut bermain di dalamnya? Teringat pada isi baliho yang dipasang oleh Bapak Rahmatshah (anggota DPD RI) dari Sumatera Utara di beberapa titik perempatan jalan utama di inti kota Medan, katanya : Keadilan maha penting di atas segalanya, keadilan lebih penting dari kebaikan, jangan karena kebencian lalu tidak berlaku adil, keadilan harus ditegakkan meskipun karenanya langit harus runtuh.
Membaca tulisan ini, rasanya merinding dan berdiri bulu roma. Adakah keadilan itu akan terwujud seperti yang diidamkan Bapak Rahmatsah? Bagaimana dengan kasus Gayus, Nunun Nurbaeti, Anggodo, Nazaruddin dan lain-lain, yang semuanya masih KABUR dalam keadilan.
Sebenarnya semua berpulang pada political will Bapak Presiden kita. Kalau presiden mau, semua ini akan teratasi, yakin bisa teratasi, syaratnya presiden harus bersih lebih dulu. Tidak mungkin bisa membersihkan lantai kotor dengan sapu yang juga kotor.
Akhirnya, sebagai anak bangsa yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, kita optimistik bahwa bangsa ini masih punya masa depan. Mari kita berdo’a ke depan bangsa ini dianugerahi pemimpin-pemimpin yang berjiwa nasionalis, patriotis dan negarawan sejati dan luput dari kepentingan pribadi untuk menghancurkan bangsa ini. Amin…!
